Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Pandemi Covid-19 hingga saat ini belum mampu dikendalikan. Bahkan angka terkonfirmasi positif pun melonjak tajam. Berdasarkan data dalam 24 jam terakhir, Sabtu (20/2/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah kasus secara nasional masih bertambah sejak kasus pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data pemerintah Jumat (19/2/2021) hingga Sabtu (20/2/2021) tercatat ada penambahan 8.054 kasus baru Covid-19. Dengan demikian pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mencapai 1.271.353 orang (Kompas.com, 20 Februari 2021).

Dalam rangka menyelesaikan Covid-19 ini, pemerintah pun melakukan berbagai upaya. Mulai dari PSBB hingga penerapan new normal. Bahkan, saat ini pemerintah mengandalkan vaksin. Anggaran pun dinaikkan. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan, pemerintah menambah alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk memenuhi anggaran vaksinasi virus corona dan penciptaan lapangan kerja.

Alokasi anggaran vaksinasi meningkat sebab pemerintah tak hanya harus memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan vaksin, melainkan juga sarana dan prasarana serta insentif untuk tenaga kesehatan. Secara total, pemerintah kini mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp133,07 triliun. Angkanya naik dua kali lipat dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun. Secara total, alokasi anggaran PEN 2021 dari Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun. Alokasinya hampir menyamai pagu anggaran PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun (Cnnindonesia.com, 7 Februari 2021).

Kenaikan Anggaran Covid-19, Solusi kah?

Adanya kenaikan anggaran untuk menangani Covid-19 belum sejalan dengan penanganan untuk memutus mata rantai penyebarannya. Hal ini dapat dilihat dari angka terkonfirmasi positif yang masih mengalami kelonjakan. Seberapa besar pun anggaran yang dialokasikan dalam menangani Covid-19, tentu belum mampu terselesaikan apabila tidak dari akarnya. Karenanya, penting mengambil kebijakan yang tepat agar pandemi segera berakhir.

Kebijakan pemerintah yang cenderung berubah-ubah, menunjukkan bahwa belum ada tindakan yang jelas untuk menangani Covid 19. Dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan pun semakin terpuruk. Bahkan pemerintah cenderung melakukan perbaikan ekonomi dibandingkan memutus mata rantai pandemi Covid-19. Padahal, tidak mungkin ekonomi dapat stabil, jika pandemi belum berakhir.

Dengan demikian, adanya peningkatan alokasi anggaran Covid-19 bukanlah solusi tuntas. Negara harusnya menerapkan langkah yang tepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan sistem kapitalisme saat ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan kemajuan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat.

Islam Solusi Tuntas

Sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia, sudah banyak masukan kepada penguasa untuk melakukan karantina wilayah. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah. Padahal, satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah karantina wilayah sebagaimana yang dicontohkan pada masa pemerintahan Islam.

Rasulullah saw. juga pernah memperingatkan umatnya agar tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.”(HR al-Bukhari).

Mekanisme karantinanya yaitu dengan menempatkan penduduk yang terjangkit di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk sehat. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Para penderita boleh meninggalkan ruang isolasi saat dinyatakan telah sembuh total.

Solusi kedua adalah untuk problem ekonomi yang saat ini terjadi, Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak peduli kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan peduli kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Saat kondisi keuangan baitul mal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Khalifah Umar menghubungi gubernur Mesir, Syam, Irak, dan Persia.

Krisis dan pandemi bukan baru sekali ini terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia. Namun ini semua dapat dicapai karena selama ini pemerintah pusat juga mengurus urusan di tiap wilayah.

Negara memberikan apa yang menjadi hak rakyat hingga ke wilayah yang jauh pusat. Sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan difasilitasi oleh negara dengan seutuhnya.

Sungguh, sedemikian tinggi totalitas pemerintah negara Khilafah dalam menyelesaikan sebuah krisis. Hingga ketika Khalifah berusaha memobilisasi bantuan dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Khilafah, para penguasa setempat langsung terdorong dan terpacu untuk memberikan bantuan yang kualitas dan kuantitasnya terbaik bagi pemerintah pusat.

Inilah gambaran, bagaimana Khilafah mengatasi sumber dana untuk membantu para korban krisis. Tentunya agar benar-benar tercukupi semua kebutuhannya, orang per orang, tanpa kecuali. Yang dengannya membuktikan bahwa pemerintah pusat hadir secara konkret untuk mengatasi problem sosial dan ekonomi warga terdampak wabah dan krisis. Saatnya kita kembali kepada penerapan Islam kaffah yang terbukti memberikan solusi tuntas.
Wallahu ‘alam bish shawab