Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd

Miris! Bencana ekologi melanda negeri yang melimpah sumber daya alam. Defisit ekologi tengah terjadi tanpa adanya solusi terbaik. Mampukah negeri ini terbebas dari defisit ekologi?

Mengutip dari Media Indonesia.com, data Global Footprint Network tahun 2020, Indonesia mengalami defisit ekologi sebanyak 42%. Angka ini menunjukkan, konsumsi terhadap sumberdaya lebih tinggi daripada yang saat ini tersedia dan akan menyebabkan daya dukung alam terus berkurang. “Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia masih belum memperhatikan modal alam secara serius,” sebut guru besar IPB University dari Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Prof Dr Akhmad Fauzi, dilansir dari laman IPB University (11/2/21).

Kasus bencana ekologi nyata disebabkan oleh kebijakan pengelolaan SDA yang eksploitatif. Maraknya pembangunan ternyata tak diiringi dengan adanya kelestarian lingkungan. Padahal adanya pembangunan tak lepas dari alih fungsi lahan yang akan berpengaruh terhadap ekologi di suatu wilayah. Apalagi jika kebijakan-kebijakan yang ada, tak pernah ada upaya serius untuk melestarikan lingkungan ketika melakukan eksploitasi demi meraih keuntungan sesaat.

Mengutip dari Liputan6.com, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengusulkan izin usaha pertambangan (IUP) berlaku seumur tambang. Menurutnya, hal ini bakal memberikan kepastian usaha bagi para penambang. Selama ini, kegiatan usaha tambang diatur dalam jangka waktu tertentu. Ketika penambang selesai mengelola wilayah yang dimaksud, maka penambang harus mencari wilayah kerja yang lain. “Berbicara soal waktu, minerba ini kan barang yang habis, baik itu kita habiskan langsung atau ditunda, ini pasti akan habis. Dan kebijakan dalam pengelolaannya mempengaruhi cara menambang kita,” ujar Orias dalam Sosialisasi Kebijakan Minerba, Kamis (10/2/2021).

Alih fungsi lahan seringkali tak dikelola sesuai kebutuhan. Apalagi jika untuk penambangan, jelas sekali akan memunculkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Demi kepentingan kapitalisme, aspek ekologi diabaikan. Kerusakan ekologi sebagai tumbal kapitalisme, tetap saja tak menjadikan negeri ini melimpah pendapatan. Bahkan dampak kerusakan alam tak setara dengan pendapatan negara.

Melimpahnya sumber daya alam sebenarnya adalah anugerah. Tak semua negara memiliki sumber daya alam sekaya negeri ini. Allah Swt. telah menciptakan sumber daya alam yang cukup untuk manusia hingga hari kiamat. Namun keserakahan manusia menjadikan sumber daya alam terasa kurang. Hal ini karena tidak adanya keberkahan.

Pengelolaan sumber daya alam yang tepat sesuai dengan petunjuk Allah Sang Maha Pencipta akan menciptakan keberkahan bagi seluruh alam.

Firman Allah Swt. dalam QS. Al A’raf ayat 96 “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Tak dipungkiri bahwa pengelolaan sumber daya alam di negeri ini memang terjadi ketidakberesan. Negara memberi kesempatan bagi swasta dan individu untuk menguasai sebagai pengelola sumber daya alam. Hal inilah yang menjadikan makin curamnya jurang pemisah si kaya dan si miskin di negeri ini.

Islam sebagai syariat sempurna memiliki aturan terbaik dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.

Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis di atas menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah milik umum. Sehingga sumber daya alam tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu, swasta ataupun negara bahkan asing.

Sumber daya alam tak boleh diprivatisasi atau dikelola oleh individu atau swasta karena milik rakyat secara umum. Apalagi dengan adanya privatisasi menjadikan rakyat terhalang, sulit menikmatinya atau harus membeli dengan harga mahal. Peran negara seharusnya mengelola dan mengatur pemanfaatannya. Dengan demikian rakyat bisa mendapatkan manfaatnya secara adil dari harta-harta kepemilikan umum termasuk sumber daya alam tersebut.

Negeri ini akan terbebas dari defisit ekologi jika pengelolaan sumber daya alam memperhatikan aspek ekologi dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini hanya akan terwujud dengan adanya penerapan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupan.