Oleh : Mita Nur Annisa
(Pemerhati Sosial)

Dunia pendidikan harusnya menjadi sarana bagi sekolah-sekolah mencetak generasi terbaik, pembentukan kepribadian bermoral dan bertakwa. Dengan memberikan segala kebijakan yang memumpuni arahan anak didik agar taat dan takwa. Dalam hal ini, negaralah yang berperan penting sebab memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dan peraturannya. Namun sangat disayangkan kebijakan yang dikeluarkan malah berbanding terbalik, terkait seragam beratribut agama.
Seperti yang dilansir oleh KOMPAS.com (05/02/2021), Pemerintah mengeluarkan aturan terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama.
Aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Menag menyebutkan, lahirnya SKB tiga menteri ini merupakan upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat.
Ia mengatakan, SKB tiga menteri bukan memaksakan agar sama, tetapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, bukan hanya simbolik.
“Memaksakan atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama, saya kira itu bagian dari pemahaman (agama) yang hanya simbolik. Kami ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif,” ujar Yaqut, dikutip dari laman Kemendikbud.


Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan hak kebebasan terhadap setiap siswa. Entah kebebasan seperti apa yang dimaksud. Alih-alih mendidik menaati agama, namun mendorong agar bebas berperilaku. Yang mana hal tersebut tak selaras dengan tujuan dari pendidikan untuk menciptakan insan yang bertakwa.
Sehingga akan berdampak terhadap siswa muslim yang di daerah minoritas karena merugikan serta menyulitkan mereka. Sebab SKB ini tidak dapat menghapus peraturan daerah yang melarang memakai identitas agama. Alhasil, akan sulit mewujudkan harapan bagi siswa muslimah berhijab. Padahal, berhijab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah tapi terhalang aturan sekolah.
Seperti halnya kasus siswa yang dilarang mengenakan hijab di Bali. Disebabkan aturan sekolah yang memang sudah menetapkan larangan hijab. Namun, terkait kasus ini tidak ada suara pembelaan dari pemerintah malah acuh dan tuli, tak ada tanggapan cepat terhadap kasus ini. Akan tetapi beda cerita ketika kasus siswa nonmuslim yang bersekolah di sekolah negeri dengan aturan sekolahnya berhijab. Tak butuh waktu lama untuk penanganan pemerintah akan hal ini malah sangat antusias dan bergairah merespons hal tersebut. Pemerintah pun langsung membuat kebijakan baru.
Adanya upaya pemerintah ini sebenarnya ditunjukkan kepada agama Islam yang beratribut hijab. Ini merupakan upaya lama yang terus digadang-gadangkan oleh rezim sekuler yakni Islam fobia dan fobia syariat yang sengaja ditanamkan pada jiwa umat sehingga lambat laun akan terkikis dan hilang.
Hal ini pun mengundang kecaman dari berbagai pihak. Salah satu yang mengkritisi kebijakan ini adalah Ketua MUI Pusat Dr Cholil Nafis. Ia melihat, SKB tiga menteri itu wajib ditinjau ulang atau dicabut karena tak mencerminkan lagi adanya proses pendidikan. Menurutnya lagi, usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar.
Narasi-narasi islamofobia sejalan dengan konsep sekularisme. Begitupun dengan kasus minol yang kini menimbulkan kekhawatiran adanya upaya sekularisasi di Indonesia. Kekhawatiran ini pun disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas yang menilai SKB karya Mendagri Tito, Mendikbud Nadiem, dan Menag Yaqut akan mengarahkan Indonesia menjadi negara sekuler (monitor.co.id, 4/2/2021).
Demikian, bahwa dalam sistem hari ini membuat segala kebijakan sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuan. Jelas sudah tujuan itu merupakan upaya meredupkan cahaya Islam di tengah umat. Sehingga semakin gencarlah para pembenci Islam dan kaum liberal dalam menjauhkan Islam dari hati umat.


Pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Tiga bentuk pendidikan yang dapat membawa pada tujuan tersebut adalah, 1) pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah SWT; 2) Pendidikan diri yang membawa manusia pada amal saleh dalam menjalani hidupnya sehari-hari dan; 3) pendidikan masyarakat yang membawa manusia pada sikap saling mengingatkan dalam kebenaran (berdasarkan Q.S. Al-Ashr: 1-3)
Dalam konsepsi Islam, fungsi utama sekolah adalah sebagai media realisasi pendidikan berdasar tujuan pemikiran akidah dan syariat demi terwujudnya penghambaan diri kepada Allah. Sehingga menghasilkan generasi yang taat terhadap syariat.
Dengan itu akan terwujud kembali sistem pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan terbaik untuk generasi umat terbaik.
“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (TQS Ali Imran: 110).
Sehingga membuat umat terbuka bahwa hanya dengan menerapkan hukum-hukum Allah serta terikat pada syariat yang memberikan kemaslahatan. Hal ini akan tercapai dalam bingkai khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.