Oleh : Ismawati (Aktivis Dakwah Banyuasin)

Korupsi. Sebuah kata yang tidak asing di telinga masyarakat siapapun yang mendengarnya. Korupsi adalah tindak perbuatan tercela yang pelakunya harus segera diberikan sanksi seberat-beratnya. Terlebih jika tindakan pencurian secara halus bernama korupsi ini dilakukan oleh pejabat negeri, tentu sangat menyesakkan dada.

Namun, dari hari ke hari, berganti kepemimpinan yang satu dan yang lainnya, permasalahan korupsi seolah tiada habis dan tak pernah selesai. Mereka yang diberi amanah menjaga kepercayaan rakyat, lambat laun perbuatannya terbongkar sedang menzalimi rakyat. terlebih di masa pandemi, disaat rakyat terseok-seok mencari sesuap nasi. Pandemi yang entah kapan akan berakhir membuat rakyat semakin terjerat himpitan ekonomi.

Hanya saja, bantuan sosial (bansos) yang seyogianya untuk kemaslahatan rakyat. kini, dikorupsi oleh pejabat negeri. Tak tanggung-tanggung, nilainya bahkan mencapai milyaran rupiah. Sungguh ironi, kemanakah nurani pejabat negeri? Tegakah mereka menikmati rupiah disaat rakyatnya banyak yang kelaparan, bahkan ada yang meninggal atau membunuh karena tak bisa mencari makan.

Dilansir dari pikiranrakyat tasikmalaya.com (12/2), Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani korupsi. Menurut Kurniawan, Korupsi yang dilakukan Juliari Batubara dalam kasus bantuan sosial (bansos) adalah korupsi yang paling keji. Kasus korupsi Covid-19, menurut ICW berpotesi menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Kurnia Ramadhana bahkan mencurigai adanya oknum lain yang terlibat dalam kasus korupsi bansos. Kecurigaan Kurnia bertambah lantaran ditemukan banyak korporasi yan baru berdiri sempat sampai lima hari, namun mendapatkan proyek bansos. Terdapat dua nama lain selain Juliari Batubara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos. Kedua nama tersebut adalah Ihsan Yunus dan Herman Hery dari kader PDIP sama seperti Juliari Batubara.

Kasus korupsi adalah masalah kronik dalam sistem sekuler kapitalistik hari ini. Korupsi semakin jadi dalam diri pejabat negeri dan tak kunjung pada level penyelesaian. Lembaga Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semestinya menjadi badan yang khusus menangani kasus korupsi. Kini fungsinya seolah lemah untuk mengungkap kasus megakorupsi yang melibatkan partai yang menjadi penguasa hari ini.

Sistem demokrasi-sekuler telah menghilangkan nurani pejabat negeri menjadi orang yang kian tamak akan materi. Karena memang, dalam sistem ini materi adalah kebahagiaan hakiki yang harus dicari. Alhasil, pemimpin yang mencalonkan diri bukan pemimpin yang siap mengemban tanggungjawab mengurus rakyat namun pemimpin yang berlomba-lomba “balik modal” atas mahar yang telah dibayarkan pada partai pengusungnya.

Maka wajar, apabila kasus korupsi hari ini selalu menjadi warna buruk yang kian mencoreng wajah kepemimpinan. Apalagi perpolitikan dalam sistem kapitalisme terkenal dengan simbiosis mutualisme, ingin untung sama untung. Maka, antara politisi dan pengusaha yang membiayai perjalanan politiknya tidak akan mau rugi.

Dengan demikian, dalam memberantas korupsi harus dibabat habis dari akarnya. Yakni mengganti sistem demokrasi-sekuler dengan sistem Islam. Didalam Islam, keimanan dan ketakwaan individu menjadi pondasi utama dalam diri setiap muslim. Selain itu biaya sistem politik di dalam islam tidaklah mahal. Tidak perlu melibatkan uang banyak ataupun pengusaha untuk memodalinya. Karena di dalam Islam kepemimpinan bersifat tunggal.

Sementara untuk sanksi jika terjadi korupsi akan diberlakukan dengan tegas oleh negara dengan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Karena jika terus dibiarkan, kasus korupsi akan semakin berkembang dan menzalimi rakyat. Oleh karena itu, penting hari ini kembali kepada sistem Islam untuk memutus rantai korupsi hingga ke akarnya. Wallahu a’lam bishowab.